THETIMESNEWS. ID | Makkah – Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menerima kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Abdulfattah Bin Sulaiman Mashat, di Kantor Daerah Kerja Makkah, Kamis (4/6/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari evaluasi layanan Armuzna, skema tanazul di Mina, penguatan istithaah kesehatan, hingga persiapan penyelenggaraan haji tahun mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa kunjungan pejabat tinggi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi ke Kantor Misi Haji Indonesia menjadi bukti eratnya kerja sama kedua negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.

Salah satu fokus pembahasan adalah evaluasi pelaksanaan layanan di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), khususnya terkait tantangan kepadatan jemaah yang masih menjadi perhatian setiap musim haji. Pemerintah Arab Saudi, kata Dahnil, mendorong Indonesia untuk mempertimbangkan perluasan penerapan skema tanazul sebagai solusi mengurangi kepadatan di Mina.

Menurutnya, Mina merupakan salah satu titik paling padat selama puncak pelaksanaan ibadah haji. Dengan memperluas jumlah jemaah yang mengikuti skema tanazul, kepadatan dapat dikurangi sehingga kenyamanan dan keselamatan jemaah lebih terjamin.

"Kami membahas berbagai tantangan yang dihadapi selama fase Armuzna. Pemerintah Arab Saudi menyarankan agar skema tanazul dapat diperluas karena kepadatan paling tinggi biasanya terjadi di Mina. Jika jumlah jemaah yang ditanazulkan meningkat, maka kepadatan dapat berkurang secara signifikan," ujar Dahnil.

Ia menambahkan, keterbatasan kapasitas ruang di Mina menjadi salah satu tantangan utama yang harus diantisipasi dalam penyelenggaraan haji ke depan. Oleh karena itu, skema tanazul akan menjadi salah satu opsi yang dikaji secara lebih mendalam oleh pemerintah.

Selain membahas aspek teknis penyelenggaraan haji, Pemerintah Arab Saudi juga memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah reformasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pembentukan dan penguatan peran Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Pemerintah Arab Saudi juga mendorong agar persiapan penyelenggaraan haji tahun depan dilakukan lebih awal melalui koordinasi dan kerja sama yang lebih intensif antara kedua kementerian.

"Pada prinsipnya mereka mengapresiasi berbagai perubahan mendasar yang dilakukan pemerintah Indonesia dan mendukung eksistensi Kementerian Haji dan Umrah. Mereka juga menginginkan agar persiapan penyelenggaraan haji tahun depan dilakukan bersama-sama sejak dini," kata Dahnil.

Isu kesehatan jemaah turut menjadi perhatian penting dalam pertemuan tersebut. Pemerintah Indonesia berkomitmen memperketat penerapan istithaah kesehatan guna memastikan jemaah yang berangkat benar-benar memenuhi syarat kesehatan untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan angka kematian jemaah haji pada musim haji mendatang. Pemerintah akan memperkuat proses pemeriksaan kesehatan sejak di dalam negeri agar kondisi kesehatan calon jemaah dapat dipantau dan dipersiapkan dengan lebih baik.

"Isu istithaah kesehatan menjadi perhatian utama, terutama dalam upaya menekan angka kematian jemaah. Tahun depan kami akan memperketat penerapan istithaah sejak dari dalam negeri agar jemaah yang berangkat benar-benar siap secara fisik dan kesehatan," pungkasnya.

Pertemuan bilateral tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Arab Saudi untuk terus memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan ibadah haji yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh jemaah.