Jakarta – Pengamat ekonomi menilai anggapan bahwa kenaikan utang negara disebabkan oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan cara pandang fiskal yang terlalu sederhana dan tidak mencerminkan mekanisme pengelolaan keuangan negara modern.

Pakar sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menegaskan bahwa utang pemerintah tidak digunakan untuk membiayai satu program tertentu, melainkan menjadi bagian dari strategi pembiayaan negara secara menyeluruh dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi,” ujar Ronny dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2026).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), total utang pemerintah tercatat mencapai Rp9.920,42 triliun atau setara 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 31 Maret 2026. Komposisi utang tersebut terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22 persen, serta pinjaman senilai Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.

Ronny menjelaskan, secara teknokratis struktur APBN Indonesia menggunakan sistem pooled financing, yakni skema pembiayaan gabungan untuk seluruh kebutuhan negara, bukan utang berbasis proyek tertentu (project-based debt).

Menurutnya, mengaitkan peningkatan utang semata-mata dengan program MBG merupakan penyederhanaan yang tidak presisi secara akademik.

“Kalau logika seperti itu dipakai, maka semua program negara dari jalan tol sampai gaji ASN bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial,” tegasnya.

MBG Disebut Investasi Jangka Panjang SDM

Lebih lanjut, Ronny menilai program MBG seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, pemenuhan gizi anak memiliki dampak besar terhadap produktivitas ekonomi suatu negara di masa depan.

Ia menilai anak-anak yang mengalami stunting, kekurangan protein, atau defisit nutrisi kronis berpotensi memiliki kemampuan kognitif dan produktivitas yang lebih rendah ketika dewasa.

“Negara bukan sedang menghabiskan uang untuk makan siang, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang,” jelasnya.

Ronny juga mengingatkan bahwa biaya terbesar bagi negara bukanlah memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, melainkan membiarkan satu generasi tumbuh dengan kualitas kesehatan dan kecerdasan yang rendah, yang pada akhirnya dapat membebani pertumbuhan ekonomi nasional.

Dinilai Beri Dampak Ekonomi Berantai

Selain manfaat gizi, program MBG disebut memiliki multiplier effect terhadap berbagai sektor ekonomi domestik, seperti pertanian, peternakan, UMKM pangan, logistik daerah, hingga penciptaan lapangan kerja lokal.

Menurut Ronny, anggaran negara yang digunakan dalam program tersebut tidak hilang begitu saja, melainkan berputar di dalam perekonomian nasional dan dapat memperkuat konsumsi domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfungsi menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik,” imbuhnya.

Ia menegaskan, perdebatan publik semestinya lebih difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program, termasuk ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, dan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran.

“Perdebatan yang sehat seharusnya bukan perlukah MBG, tetapi bagaimana memastikan program ini tepat sasaran, efisien, dan tidak bocor,” pungkasnya.