THETIMESNEWS.id |Bandung – Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si, menjadi satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang diundang sebagai narasumber dalam forum nasional bertajuk “Optimalisasi Peran BUMN dalam Mendukung Kerja Sama Antar Daerah (KAD)” yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Kegiatan tersebut berlangsung di Graha PT Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/6/2026).

Forum ini mempertemukan para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pelaku usaha, dan akademisi guna memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi melalui optimalisasi kerja sama antardaerah serta penguatan sistem logistik nasional.

Sejumlah narasumber turut hadir, antara lain Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muslimin Anwar, Direktur Komersial PT Pos Indonesia Fahdel Akbar, Direktur Utama Rumah Tani Bahtiar, serta Akademisi ITB Dr. Rully Tri Cahyono, ST., MT. Diskusi dipandu Prof. Willy Abdillah, SE., M.Sc. dari Universitas Bengkulu dan diikuti perwakilan pemerintah daerah, BUMN, PT PELNI, PT KAI, PT Pelindo, PT ASDP, Perum DAMRI, BUMD, hingga kalangan akademisi dari berbagai daerah.

Dalam paparannya, Haili Yoga menegaskan bahwa keberhasilan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) tidak cukup diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman, tetapi harus menghasilkan implementasi nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya petani.

Ia mencontohkan pengalaman Aceh Tengah saat menghadapi bencana yang mengganggu jalur distribusi pangan. Ketika panen cabai mencapai sekitar 120 ribu ton, distribusi ke berbagai daerah terhambat akibat putusnya akses transportasi darat. Di saat bersamaan, harga cabai di sejumlah wilayah melonjak hingga sekitar Rp300 ribu per kilogram, sementara harga di tingkat petani justru anjlok karena terbatasnya akses pasar.

Menurut Haili, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan komoditas, melainkan lemahnya koordinasi antardaerah serta tingginya biaya distribusi akibat keterbatasan infrastruktur.

"Kerja sama antardaerah harus menghasilkan aksi nyata. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten harus hadir bersama memberikan solusi, termasuk dukungan infrastruktur dan subsidi distribusi agar harga pangan tetap stabil dan petani memperoleh kepastian pasar," tegas Haili Yoga.

Ia juga memaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah membangun kolaborasi dengan Rumah Tani Nusantara, PT Pos Indonesia, Bank Indonesia, serta berbagai mitra lainnya untuk memperkuat sistem distribusi hasil pertanian. Namun, menurutnya, sinergi tersebut masih perlu diperluas agar memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam kesempatan itu, Haili Yoga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur logistik sebagai langkah strategis untuk menekan biaya distribusi dan menjaga stabilitas harga pangan nasional.

Ia menyebut pembangunan gudang penyimpanan, cold storage bagi komoditas hortikultura, sentra distribusi pangan, peningkatan konektivitas transportasi, pembangunan jalan produksi, revitalisasi pasar rakyat, subsidi distribusi pangan, subsidi pupuk, hingga berbagai stimulus pemerintah sebagai komponen penting dalam memperkuat rantai pasok nasional.

Menurutnya, dukungan Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Aceh sangat diperlukan agar pembangunan infrastruktur logistik dapat dipercepat sehingga biaya logistik menurun dan disparitas harga antarwilayah semakin kecil.

Menutup pemaparannya, Haili Yoga menegaskan bahwa petani harus menjadi aktor utama dalam implementasi Kerja Sama Antar Daerah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus mendorong penguatan kelembagaan petani melalui koperasi modern, peningkatan akses pembiayaan, pendampingan teknologi budidaya, serta penguatan kemitraan pemasaran guna menciptakan kepastian pasar dan meningkatkan pendapatan petani.

Kehadiran Haili Yoga sebagai satu-satunya kepala daerah yang dipercaya menjadi narasumber dalam forum nasional tersebut menjadi pengakuan atas peran aktif Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mendorong model kerja sama antardaerah yang berorientasi pada penguatan ketahanan pangan, stabilisasi harga, serta pembangunan sistem logistik yang lebih efisien di Indonesia.