Oleh: Salsabila Fitri Siregar

OPINI - Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, pemberitaan media biasanya dipenuhi istilah-istilah ekonomi yang terdengar jauh dari kehidupan masyarakat. Angka kurs bergerak, pasar bereaksi, investor menunggu kepastian. Namun di balik semua itu, ada pertanyaan sederhana yang sering luput dari perhatian: siapa yang sebenarnya menanggung akibat ketika rupiah terpuruk?

Jawabannya bukan para pelaku pasar yang setiap hari memantau grafik pergerakan mata uang. Bukan pula para analis yang membahasnya dalam forum ekonomi. Pada akhirnya, beban terbesar justru dirasakan oleh masyarakat biasa. Mereka yang harus membayar harga kebutuhan yang semakin mahal, pelaku usaha kecil yang menghadapi kenaikan biaya produksi, hingga keluarga yang harus mengatur ulang pengeluaran karena daya beli terus tergerus.

Pelemahan rupiah memang bukan semata-mata kesalahan pemerintah. Kondisi ekonomi global, konflik geopolitik, hingga kebijakan negara-negara besar turut memengaruhi stabilitas mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, menjadikan faktor eksternal sebagai satu-satunya penjelasan juga bukan sikap yang bijak. Sebab, ketahanan suatu negara menghadapi guncangan global sangat ditentukan oleh kekuatan fondasi ekonominya sendiri.

Di sinilah persoalan kedaulatan ekonomi menjadi relevan untuk dibicarakan. Selama ini Indonesia sering membanggakan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Ironisnya, berbagai sektor strategis masih bergantung pada bahan baku, teknologi, maupun produk impor. Ketika rupiah melemah, ketergantungan tersebut berubah menjadi kerentanan. Harga produksi naik, biaya distribusi meningkat, dan masyarakat kembali menjadi pihak yang harus menyesuaikan diri.

Menurut saya, pelemahan rupiah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai persoalan nilai tukar, tetapi juga sebagai pengingat bahwa pekerjaan rumah bangsa ini masih sangat besar. Kita terlalu sering membicarakan pertumbuhan ekonomi, tetapi kurang serius membangun kemandirian ekonomi. Kita bangga menjadi negara kaya sumber daya, tetapi masih mengimpor banyak kebutuhan yang sebenarnya dapat diproduksi sendiri.

Dalam kondisi seperti ini, negara tidak cukup hanya hadir sebagai pengamat yang menenangkan pasar melalui pernyataan-pernyataan optimistis. Negara harus mampu menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat yang terdampak. Kebijakan stabilisasi harga, perlindungan terhadap usaha kecil, penguatan industri dalam negeri, hingga penciptaan lapangan kerja yang berkualitas harus menjadi prioritas yang tidak kalah penting dibanding menjaga kepercayaan investor.

Kedaulatan ekonomi pada akhirnya bukan sekadar slogan yang indah di atas dokumen perencanaan pembangunan. Kedaulatan ekonomi adalah kemampuan suatu bangsa untuk berdiri lebih kokoh ketika badai ekonomi datang. Selama ketergantungan terhadap faktor eksternal masih tinggi, setiap gejolak global akan terus berpotensi mengguncang kehidupan masyarakat.

Rupiah yang melemah mungkin terlihat sebagai angka dalam laporan ekonomi. Namun bagi banyak orang, ia hadir dalam bentuk harga beras yang naik, biaya pendidikan yang semakin berat, dan kebutuhan hidup yang kian sulit dijangkau. Karena itu, ketika rupiah terpuruk, pertanyaan tentang siapa yang menanggung tidak boleh berhenti pada masyarakat semata. Pertanyaan yang lebih penting adalah sejauh mana negara telah menjalankan perannya untuk melindungi rakyat dari dampak gejolak tersebut.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya seberapa stabil nilai tukar sebuah mata uang, melainkan seberapa kuat negara menjaga kesejahteraan warga negaranya di tengah ketidakpastian zaman.

Tentang Penulis: Salsabila Fitri Siregar adalah mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Syiah Kuala. Penulis dapat dihubungi melalui salsabilafitrisiregar@gmail.com.