THETIMESNEWS.id | BANDA ACEH – Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris atau yang akrab disapa Syech Muharram menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Tim Komisi II DPR RI di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Rabu (17/6/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait pelaksanaan kebijakan daerah khusus dan istimewa serta penguatan pembangunan di Aceh.

Rapat dipimpin Ketua Tim Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan dihadiri Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, Wakil Ketua DPRA Ali Basrah, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), jajaran Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), serta para bupati dan wali kota se-Aceh.

Dalam forum tersebut, Syech Muharram menyampaikan sejumlah masukan terkait kebutuhan pembangunan daerah serta pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai persoalan strategis turut dibahas dalam suasana dialogis, terutama menyangkut pengelolaan pertanahan, pembangunan infrastruktur, serta kebijakan yang dinilai dapat mempercepat pembangunan di Aceh.

Sekda Aceh M. Nasir menekankan pentingnya percepatan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai salah satu langkah untuk memperkuat pembangunan daerah. Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus selama ini telah memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Aceh.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan menyerap aspirasi pemerintah daerah sekaligus mengevaluasi implementasi kebijakan di daerah yang memiliki status khusus dan istimewa.

"Kami ingin mendapatkan berbagai masukan dari pemerintah daerah, khususnya terkait persoalan pertanahan dan implementasi kebijakan yang selama ini berjalan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan," ujarnya.

Syech Muharram menyambut baik kunjungan Komisi II DPR RI tersebut sebagai ruang komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan berbagai aspirasi dan kebutuhan daerah yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mendukung kemajuan Aceh di masa mendatang.