THETIMESNEWS.ID | JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Jose Rizal, mengajak Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik dalam pengelolaan proyek gas raksasa South Andaman yang berada di lepas pantai Aceh. Menurutnya, skema hybrid atau kombinasi pemrosesan gas di laut dan di darat merupakan pilihan paling realistis yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Saat ini, dokumen Plan of Development (POD) South Andaman tengah berada di meja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), . Dalam pembahasannya, terdapat dua opsi utama yang berkembang, yakni pemrosesan seluruh gas di laut sesuai usulan operator Mubadala Energy, atau pemrosesan seluruh gas di darat sebagaimana didorong Gubernur Aceh, .

Jose Rizal menilai kedua opsi tersebut memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Karena itu, ia mengusulkan pendekatan kompromi yang dapat menjaga iklim investasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Aceh.

“Investor dipermudah, pemerintah pusat tidak dirugikan, dan masyarakat Aceh juga tetap mendapatkan benefit jangka panjang,” kata Jose Rizal dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (14/6/2026).

FPSO Dinilai Cepat, Namun Manfaat ke Daerah Terbatas

Menurut Jose Rizal, pemrosesan gas di laut melalui skema Floating Production Storage Offloading (FPSO) menawarkan efisiensi dari sisi investasi dan waktu pelaksanaan proyek. Dalam skema ini, gas diproduksi dan diproses langsung di fasilitas terapung sebelum dikirim ke kapal LNG untuk diekspor.

Model tersebut dinilai lebih sederhana karena tidak membutuhkan pembangunan jaringan pipa panjang maupun fasilitas pengolahan besar di darat. Namun, dampak ekonominya terhadap Aceh dinilai relatif terbatas.

“Tenaga kerja yang dapat terserap kemungkinan hanya ratusan orang dan aktivitas ekonomi yang tumbuh di daerah juga tidak terlalu besar,” ujarnya.

Pengolahan di Darat Berpotensi Ciptakan Ribuan Lapangan Kerja

Di sisi lain, Jose Rizal menilai pembangunan Onshore Processing Facility (OPF) atau fasilitas pengolahan gas di darat, khususnya di kawasan Lhokseumawe, akan memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih luas bagi Aceh.

Dalam skema ini, gas dari lapangan South Andaman dialirkan melalui pipa ke daratan untuk diproses sebelum dipasarkan. Meski membutuhkan investasi lebih besar dan waktu pengembangan yang lebih panjang, manfaat jangka panjangnya dinilai sangat signifikan.

Ia memperkirakan pengembangan fasilitas pengolahan di darat berpotensi menciptakan hingga 10 ribu lapangan kerja langsung maupun tidak langsung. Selain itu, keberadaan gas di daratan juga dapat mendukung pasokan energi untuk pembangkit listrik, industri pupuk, serta mendorong tumbuhnya industri hilir berbasis gas di Aceh.

“Final Investment Decision (FID) Mubadala mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Namun manfaat ekonominya jauh lebih besar bagi Aceh, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pasokan gas murah untuk PLN dan industri pupuk, hingga peningkatan perputaran ekonomi daerah,” jelasnya.

Skema Hybrid Dinilai Jadi Solusi Terbaik

Karena itu, Jose Rizal mendorong pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan investor untuk mempertimbangkan skema hybrid yang menggabungkan efisiensi pengolahan di laut dengan pembangunan fasilitas pendukung di darat.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjaga daya tarik investasi sekaligus memastikan sumber daya alam Aceh memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Keputusan mengenai POD South Andaman sendiri dinilai akan menjadi salah satu penentu arah pengelolaan sumber daya gas terbesar yang ditemukan di perairan Aceh dalam beberapa dekade terakhir.