Oleh : Irmawati

OPINI - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu menjadi kebijakan yang mendapat perhatian besar dari masyarakat. Setiap kali harga BBM mengalami perubahan, dampaknya tidak hanya berhenti pada sektor transportasi, tetapi juga merambat ke berbagai aspek kehidupan. Harga kebutuhan pokok dapat meningkat, biaya distribusi bertambah, dan masyarakat harus kembali menyesuaikan kondisi ekonomi mereka. Namun, di balik persoalan tersebut, muncul pertanyaan yang lebih besar: apakah kenaikan BBM hanya meningkatkan beban ekonomi rakyat, atau juga meningkatkan sikap apatis masyarakat terhadap pemerintah?

Pertanyaan ini penting karena BBM bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan bagian dari kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketika harga BBM naik, kelompok masyarakat yang paling merasakan dampaknya adalah mereka yang bergantung pada pendapatan harian. Pedagang kecil, pekerja, pengemudi, hingga keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas harus mengatur kembali pengeluaran agar kebutuhan hidup tetap terpenuhi.

Bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi stabil, kenaikan harga mungkin masih dapat dihadapi. Namun bagi masyarakat kecil, perubahan harga BBM dapat menjadi persoalan serius. Kenaikan biaya transportasi dan barang kebutuhan dapat mempersempit ruang ekonomi mereka. Dalam kondisi seperti ini, persoalan BBM bukan lagi hanya tentang angka kenaikan harga, tetapi menyangkut rasa keadilan dan perhatian negara terhadap kesejahteraan rakyat.

Menurut saya, dampak terbesar dari kenaikan BBM tidak hanya terlihat pada ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi kehidupan mereka, perlahan dapat muncul sikap tidak peduli terhadap berbagai persoalan publik. Inilah yang disebut sebagai apatisme politik, yaitu keadaan ketika masyarakat mulai kehilangan minat untuk berpartisipasi atau mengawasi jalannya pemerintahan.

Apakah Kebijakan Ini Sudah Memihak Rakyat?

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk mengatur kepentingan bersama. Harold D. Lasswell, seorang ahli kebijakan publik, menjelaskan bahwa kebijakan publik berkaitan dengan proses menentukan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Artinya, setiap kebijakan pemerintah harus dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat luas, bukan hanya dari sisi tujuan atau perencanaan pemerintah.

Dalam konteks kenaikan BBM, pemerintah memang memiliki alasan tertentu seperti menjaga kestabilan anggaran negara dan menyesuaikan kondisi ekonomi. Namun, kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan kondisi masyarakat yang terdampak langsung. Sebab, keberhasilan suatu kebijakan bukan hanya diukur dari sisi administrasi, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut memberikan perlindungan dan rasa aman bagi rakyat.

Saya memahami bahwa pemerintah memiliki tantangan besar dalam mengelola perekonomian negara. Akan tetapi, komunikasi publik menjadi hal yang sangat penting dalam setiap pengambilan kebijakan. Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai alasan kebijakan tersebut, serta langkah nyata yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang dirasakan.

Jika masyarakat merasa hanya menjadi pihak yang menerima dampak tanpa adanya perhatian yang cukup, maka kepercayaan terhadap pemerintah dapat menurun. Pada akhirnya, ketidakpercayaan tersebut dapat berkembang menjadi sikap apatis, di mana masyarakat memilih diam dan tidak lagi peduli terhadap proses demokrasi.

Padahal, dalam sistem Demokrasi Pancasila, masyarakat bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting agar kebijakan negara tetap berjalan sesuai dengan nilai keadilan sosial.

Oleh karena itu, persoalan kenaikan BBM seharusnya menjadi evaluasi bersama. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi tetap memperhatikan kepentingan masyarakat kecil. Bantuan yang tepat sasaran, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Pada akhirnya, kenaikan BBM tidak hanya berbicara tentang naiknya harga bahan bakar, tetapi juga tentang bagaimana hubungan antara negara dan rakyat tetap terjaga. Jangan sampai kenaikan BBM turut menaikkan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Sebab dalam demokrasi, kekuatan negara bukan hanya terletak pada kebijakan yang dibuat, tetapi juga pada kepercayaan rakyat yang menjadi dasar keberlangsungan pemerintahan.

Pertanyaan “BBM naik, apakah apatisme rakyat ikut naik?” menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan memiliki dampak sosial yang harus diperhitungkan. Pemerintah perlu hadir bukan hanya sebagai pembuat aturan, tetapi sebagai pihak yang memastikan rakyat tetap merasa dilindungi.

PENULIS adalah Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Program Studi: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan