BANDA ACEH – Aceh Cakrawala Institute (ACI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) seri kelima bertajuk “Bendera Aceh di Ruang Publik: Antara Identitas, Regulasi, dan Relasi Masyarakat–Aparat”, Sabtu (14/11/2026), di VIP Room Gunongan Kopi, Banda Aceh.
Diskusi tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas polemik penggunaan bendera Aceh di ruang publik yang berkaitan dengan persoalan identitas daerah, kepastian regulasi, serta dinamika hubungan antara masyarakat dan aparat keamanan.
Kegiatan yang dimulai pukul 16.00 WIB itu menghadirkan sejumlah akademisi, tokoh masyarakat, pengamat politik, serta pemerhati kebijakan publik. Diskusi dipandu oleh Hidayat Almardy, S.E., M.Si., sebagai moderator.
Direktur Eksekutif Aceh Cakrawala Institute, Agus Maulidar, mengatakan bahwa forum tersebut diselenggarakan sebagai wadah pertukaran gagasan yang terbuka, objektif, dan konstruktif dalam menyikapi persoalan bendera Aceh.
Menurutnya, polemik penggunaan simbol daerah tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga menyangkut nilai sejarah, identitas, dan sensitivitas sosial masyarakat Aceh.
“Isu bendera Aceh di ruang publik selalu menyentuh aspek emosional sekaligus yuridis. Melalui forum ini, ACI berupaya menjembatani berbagai perspektif agar tercipta pemahaman bersama yang menyejukkan dan solutif,” ujar Agus.
FGD tersebut menghadirkan empat narasumber dari berbagai latar belakang keilmuan dan kelembagaan yang membahas persoalan bendera Aceh melalui pendekatan sosial, budaya, politik, keamanan, dan regulasi.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Dr. Tgk. Abdul Gani Isa, M.Ag., menyoroti pentingnya pendekatan kultural dan kebijaksanaan tokoh masyarakat dalam menyikapi dinamika penggunaan simbol daerah.
Pendekatan yang mengedepankan persatuan, ketenangan, dan kondusivitas masyarakat dinilai menjadi bagian penting agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
Sementara itu, akademisi dan peneliti budaya Aceh, Dr. Muhajir Al Fairusy, M.A., membahas persoalan bendera Aceh dari perspektif sejarah dan sosiologi.
Pembahasan tersebut menempatkan bendera sebagai bagian dari ekspresi identitas masyarakat yang perlu dipahami secara menyeluruh dengan mempertimbangkan latar belakang sejarah dan dinamika sosial budaya Aceh.
Dari perspektif politik dan keamanan, pengamat Dr. Ir. Aryos Nivada, S.P., M.A., mengulas dinamika hubungan antara masyarakat dan aparat keamanan dalam merespons penggunaan simbol daerah di ruang publik.
Komunikasi yang persuasif, terukur, dan mengedepankan pendekatan dialogis menjadi perhatian penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman maupun potensi gesekan sosial dan politik.
Di sisi lain, Direktur IDeAS, Munzami Hs, membahas persoalan tersebut dari aspek regulasi, tata kelola pemerintahan, serta pentingnya kejelasan kebijakan pemerintah dalam menyikapi polemik bendera Aceh.
Pembahasan juga mencakup potensi dampak berkepanjangannya polemik terhadap stabilitas daerah, iklim ekonomi, dan kepercayaan investor di Aceh.
Kejelasan regulasi dan konsistensi kebijakan pemerintah menjadi perhatian dalam diskusi tersebut, mengingat ketidakpastian hukum berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di tengah masyarakat.
Melalui pemaparan para narasumber dan sesi tanya jawab, forum ini menekankan pentingnya penyelesaian polemik bendera Aceh melalui pendekatan yang mengedepankan kepastian hukum, penghormatan terhadap identitas daerah, serta komunikasi yang konstruktif.
Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dipandang sebagai langkah penting untuk menjaga situasi Aceh tetap aman, damai, dan kondusif.
Melalui FGD seri kelima ini, Aceh Cakrawala Institute berharap diskusi publik dapat terus menjadi sarana membangun kesepahaman dan merumuskan solusi yang mengakomodasi berbagai perspektif tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
Forum tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa penyelesaian persoalan simbol daerah membutuhkan kedewasaan berdemokrasi, keterbukaan komunikasi, serta komitmen bersama dalam menjaga perdamaian dan keharmonisan masyarakat Aceh.


Komentar via Facebook